Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Mon, 13 August 2012 09:02:45 +0700
Surplus 10 Juta Ton

Surplus 10 juta ton beras masih terkendala minimnya komitmen politik pemerintah (political will) dalam memandang pertanian sebagai sektor strategis. Selain itu, pemerintah juga membiarkan lahan produktif berubah fungsi menjadi industri dan pemukiman secara masif.

 

"Solusi lahan seperti reformasi agraria dan pengembangan infrastruktur pertanian tidak pernah dilakukan secara signifikan oleh pemerintah," kata anggota DPR RI Komisi IV, Mab'mur Hasanuddin, di Jakarta, kemarin.

    Akibatnya, menurut dia, kekeringan terjadi di mana-mana saat ini karena perhatian yang minim terhadap sistem irigasi dan pengairan. "Di sisi lain, lahan produktif dibiarkan berubah fungsi menjadi industri dan pemukiman secara masif," katanya.

    Selama ini, menurut dia, alokasi anggaran Kementerian Pertanian kenaikannya tidak signifikan, terlebih di 2012 Kementerian Pertanian kesulitan mencapai surplus beras 10 juta ton 2014 karena dipaksa menghemat sebesar Rp 632 miliar, anggaran itu diambil dari program pencapaian swasembada pangan. Kemudian ditambah penghematan anggaran padi hibrida yang seharusnya sebesar Rp 363 miliar dipangkas menjadi Rp 84 miliar.

    "Sesungguhnya, surplus 10 juta beras perlu dukungan lintas sektoral karena produksi padi tidak hanya bicara sistem produksi semata, tetapi juga perlu didukung dengan sistem alokasi dan distribusi. Kementerian Pertanian dipaksa untuk memproduksi beras sebesar-besarnya, namun di sisi lain, petani dihantam dengan importasi beras dan lemahnya serapan beras yang dilakukan. Ini menunjukkan kelemahan komitmen dalam mendukung sektor pertanian secara utuh," ujarnya.

    Terkait kendala lahan, sebenarnya tinggal kemauan dari Presiden dalam melakukan reformasi agraria dan penghentian alih fungsi lahan pertanian kepada non pertanian. Sedangkan terkait iklim bisa disiasati dengan adanya sistem penanaman, infrastruktur pertanian, manajemen stok, dan penerapan teknologi tinggi.

    Pemerintah selama ini lebih serius mengurusi pertanian pada sektor hilir tata niaga saja, namun minim perhatian terhadap sektor hulu, yaitu dukungan produksi dan perbaikan infrastruktur pertanian.

    "Jika masih memiliki komitmen dalam pencapaian surplus 10 juta ton hingga 2014, maka Presiden harus segera menuntaskan reformasi agraria dan alih fungsi lahan. Karena berbagai program intensifikasi pertanian berupa teknologi harus di dukung juga dengan ekstensifikasi lahan yang memadai. Sedangkan terkait iklim, pemerintah harus serius melakukan strategi antisipasi, mitigasi, maupun adaptasi menanggapi perubahan iklim," tutur dia. (Joko Sriyono)

sumber http://www.suarakarya-online.com