Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Wed, 08 August 2012 09:42:05 +0700
HUTAN PRODUKSI: 20,91 Juta ha Dicadangkan untuk non-kehutanan

Kementerian Kehutanan mencadangkan hutan produksi seluas 20,91 juta hektare yang dapat dikonversi untuk pengembangan nonkehutanan seperti pertambangan, perkebunan, peternakan, dan pertanian.

 

Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kemenhut Tri Joko Wahyono menegaskan pelepasan kawasan hutan hanya akan diberikan kepada perusahaan yang telah mengantongi izin lokasi dan usaha yang diberikan oleh pejabat daerah.
 
Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi konversi (HPK), perusahaan dapat segera mengajukan permohonan dispensasi kepada Kementerian Kehutanan. Dispensasi itu pun hanya dapat diberikan untuk sejumlah persiapan berupa pembibitan dan persemaian dengan luas prasarana yang sangat terbatas.
 
"Luas kawasan hutan yang dapat diberikan dispensasi seluas 10% dari total wilayah yang memenuhi persetujuan prinsip," ujarnya dalam diskusi dwimingguan di Kemenhut hari ini, Selasa (7/8/2012)
 
Areal tidak berhutan akan lebih diprioritaskan terutama pada hutan yang minim tegakan atau terbengkalai dipenuhi padang alang-alang dan semak belukar.
 
Hingga Juli tahun ini, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang telah memasuki tahap persetujuan prinsip mencapai 110 unit seluas 971.421 hektare. Sementara itu pada tahap pelepasan kawasan hutan telah mencapai 585 unit dengan luas areal sebesar 5,597 juta hektare.
 
Sementara itu, perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan yang telah memasuki tahap persetujuan prinsip mencapai 548 unit seluas 443.708 hektare. Kemenhut kini tengah memproses tahap perizinan eksplorasi untuk 376 unit usaha pertambangan seluas 1,744 juta hektare.
 
Tri mengatakan penggunaan kawasan hutan produksi untuk pertambangan dapat dilakukan secara terbuka dan bawah tanah. Namun, serunya, penambangan terbuka tetap dilarang memasuki kawasan hutan lindung karena dikhawatirkan mengakibatkan turunnya permukaan tanah dan berubahnya fungsi kawasan hutan secara permanen.
 
“Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan memang serba salah. Keberadaan tambang sudah lama, bahkan sebelum kawasan hutan ditetapkan,” lanjut Tri.
 
Kemenhut mematok batasan pelepasan HPK maksimal 100.000 hektare untuk satu perusahaan yang diberikan secara bertahap dengan luas paling besar 20.000 hektare. Khusus provinsi Papua dan Papua Barat maksimal 200.000 hektare dengan pelepasan bertahap maksimal 40.000 hektare. (sut)

oleh Surya Mahendra Saputra
sumber http://www.bisnis.com