Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Thu, 21 June 2012 12:28:56 +0700
REPLANTING SAWIT terhambat regulasi yang tak berpihak

Percepatan replanting perkebunan kelapa sawit berpotensi terganggu akibat sejumlah kebijakan disinsentif yang diberlakukan pemerintah mulai dari sektor hulu hingga hilir.

 

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mengungkapkan pemerintah tidak pernah menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku industri. Penerapan bea keluar dengan struktur yang kian progresif akan terus meredam gairah peremajaan kebun-kebun sawit tua di Indonesia.
 
Menurut Joko, indikasi disinsentif di sektor hulu ditandai dengan lambannya revitalisasi perkebunan. Sepanjang tahun lalu, revitalisasi perkebunan kelapa sawit hanya terealisasi 164.834 hektar. Padahal, luas perkebunan kelapa sawit yang perlu diremajakan mencapai 3,4 juta hektar.
 
Joko mencatat pemerintah tidak tanggap merespon persoalan yang mengganjal proses peremajaan perkebunan kelapa sawit. Model revitalisasi perkebunan rakyat perlu dibenahi terutama penyaluran kredit perbankan serta tata niaga pupuk.
 
Joko khawatir lambannya peremajaan perkebunan kelapa sawit ibarat bom waktu yang akan menghancurkan industri kelapa sawit. Kualitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat kian menurun karena usia tanaman yang semakin tua. Kondisi ini akan merugikan karena produk CPO Indonesia berpotensi kehilangan pasar dan dihargai murah.
 
“Kalau mau serius menerapkan hilirisasi, insentif di sektor hulu jangan sampai diabaikan. Selain itu, insentif ke sektor hilir juga harus jelas,” ungkapnya kepada Bisnis hari ini, Rabu (20/6/2012)
 
Pemerintah, seru Joko, perlu membebaskan pajak agar pengusaha dapat mengumpulkan investasi guna membiayai fasilitas dan infrastruktur pendukung. Kemapanan infrastruktur akan mendorong pengusaha berekspansi menambah lahan perkebunan dan meningkatkan skala produksi.
 
Gapki menargetkan aeal perkebunan kelapa sawit dapat bertambah 500.000 hektar hingga akhir tahun ini. Pertumbuhan jumlah perkebunan akan mendongkrak produksi CPO hingga 26 juta metrik ton, atau naik 14,2% ketimbang pencapaian tahun lalu.
 
“Semua target akan menguap kalau pemerintah sendiri tidak pernah berpihak kepada dunia usaha. Prinsipnya, pengusaha membutuhkan jaminan fasilitas fiskal,” katanya.
 
Joko mengingatkan perhatian yang minim terhadap industri CPO akan memicu kekurangan produksi dan lonjakan harga. Apalagi, jelasnya, kontribusi minyak hewani akan terus melambat hingga 20% setiap tahun sehingga permintaan minyak nabati akan mendominasi kebutuhan pasar.  (sut)


Oleh Surya Mahendra Saputra
sumber http://www.bisnis.com