Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Thu, 07 June 2012 11:23:15 +0700
SWASEMBADA DAGING: Upaya Jateng bakal terganjal

Upaya Pemprov Jawa Tengah ingin mewujudkan swasembada daging sapi bakal terganjal dengan kebijakan pemerintah yang akan menambah impor daging sapi begu, di tengah program pemberdayaan masyarakat peternak sudah berjalan.

 

Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan upaya untuk mewujudkan swasembada daging di wilayahnnya kembali bakal terkendala dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menambah impor daging sapi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pasar industri.

“Selama ini, kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat siap melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti swasembada daging dan beras, namun ketika semuanya sudah mulai kelihatan hasilnya, justru muncul kebijakan akan mengimpor beras dan daging,” ujarnya di sela Penyerahan Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi harui ini.

Dia mengharapkan pemerintah pusat tetap konsekuen dan berkomitmen mendukung program-program swasembada daging maupun beras yang dilakukan sejumlah provinsi sebagai sentra produksi dan memperketat kebijakan impor agar tidak merugikan masyarakat.

Menurut dia, keputusan impor daging dan beras itu sangat menyakiti hati rakyat, dan pemerintah seharusnya tetap komitmen dengan program-progam yang telah digulirkan, terutama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan dengan mudah membuka keran impor.

Jateng, lanjutnya, hanya merupakan bagian dari Indonesia, namun kebijakan impor, baik daging maupun beras hendaknya dilihat dengan seksama, dievaluasi benar-benar, sesuai dengan kebutuhan riill dilapangan.

“Mungkin saja di daerah lain kekurangan, dan kalaupun terpaksa impor, ya harus dibatasi volumenya, sesuai dengan kebutuhan aslinya, sehingga tidak merugikan usaja petani ternak di sentra produksi,” tuturnya.

Bibit menuturkan dengan ketidak konsistenan tersebut akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan progam-program lainnya ke depan akan sulit dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Seperti diketahui Kementan mengiyaratkan jatah impor daging sapi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, hotel, restoran dan usaha katering.

Peraturan Menteri Perdagangan menyebutkan impor daging itu hanya untuk industri olahan dan keperluan khusus seperti hotel, restoran, dan katering.

Kalau untuk kebutuhan pasar becek, pasar tradisional, pasar moderen dan ritel harus dipasok dari daging lokal. Bahkan ke depan juga akan dilakukan seperti itu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Whitono mengatakan pihaknya mencemaskan kebijakan pemerintah itu, justru akan menghambat peternak lokal untuk meningkatkan produktivitas sapi potong guna  memenuhi permintaan pasar.

“Ini sangat merugikan peternak lokal karena mereka bisa tidak bergairah lagi untuk beternak sapi potong. Soal kebutuhan sapi potong, Jateng sendiri sebenarnya sudah swasembada, jadi akan ada pengaruh dari kebijakan impor itu,” ujarnya.

Dia menyebutkan populasi sapi potong di Jateng mencapai 1,55 juta ekor, sedangkan kebutuhan sapi potong hanya sebanyak 250.000 ekor per tahun, hingga surplus dan mampu menjadi pemasok sapi potong untuk pasar provinsi tetangga, seperti Jabar dan DKI Jakarta, dengan jumlah mencapai 100.000-125.000 ekor per tahun.

“Jadi, momen ini cukup mekhawatirkan karena peternak dan pedagang bakal sulit meraup untung. Kondisi mereka dipastikan akan terus merugi akibat munculnya impor daging sapi beku maupun sapi bakalan sebelum di stop,” tuturnya.

Whitono mengatakan selama ini impor sapi potong maupun daging justru merugikan peternak di berbagai sentra produksi, karena harga daging impor yang murah akhirnya berimbas pada anjloknya harga sapi lokal.

Sementara itu, Ketua Komisi B (Bidang perekonomian) DPRD Jateng Wasiman menilai impor daging sapi maupun suspensi sapi bakalan akan berimbas bagi petani ternak di berbagai sentra produksi sapi, sebab pasar lokal harganya bakal anjlok.

“Impor sapi selama ini mengikis peluang peternak lokal untuk menguasai pasar, karena sapi potong lokal harus bersaing dengan daging impor yang harganya lebih murah. Kebijakan pemerintah ini kami rasa justru memberi peluang bagi negara produsen daging sapi,” tuturnya. (faa)


Oleh Puput Ady Sukarno & Rachmat Sujianto
sumber http://www.bisnis.com